Anies Baswedan dan Mohammad Husni Thamrin, Pahlawan Kaum Pribumi

Semangat membela kaum pribumi yang disampaikan oleh Pak Anies Baswedan dalam Pidato pertamanya sebagai Gubernur DKI Jakarta rupanya terinspirasi dari seorang Pahlawan Nasional asal Jakarta.

Mohammad Husni Thamrin pada tahun 1939 mengajukan mosi dalam Volksraad agar pemerintah menggunakan kata Indonesia, Indonesisch dan Indonesier se­bagai pengganti kata Nederlands Indie, Nederlands Indisch dan Inlander. Thamrin meminta kata-kata yang diusulkannya itu dipakai dalam Undang-undang Pemerintah Hindia Belanda.

Husni Thamrin ialah seorang Pahlawan Nasional yang namanya kini diabadikan sebagai nama Jalan dan Museum. Patungnya kini berdiri gagah di Jalan Medan Merdeka Selatan. Potretnya dapat kita temui pada Uang NKRI pecahan Rp.2000.

Thamrin adalah tokoh organisasi pergerakan Kaum Betawi yang menjadi anggota Volksraad (Dewan Rakyat) pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Sebagai anggota Volksraad, Thamrin sangat kritis pada kebijakan pemerintah yang tidak memihak kaum pribumi. Kala itu, Pemerintah Hindia Belanda tengah merepresif para aktivis pergerakan.

Sebagaimana pesan Thamrin yang terukir dibawah patungnya di Lapangan Merdeka dalam area Monumen Nasional sana yang dikutip Anies Baswedan dalam pidatonya;

"Setiap pemerintah harus mendekati kemauan rakyat. Inilah sepatutnya dan harus menjadi dasar untuk memerintah. Pemerintah yang tidak mempedulikan kemauan rakyat tidak akan bisa mengambil aturan yang sesuai dengan perasaan rakyat." (Mohammad Husni Thamrin)

Semoga kalimat diatas bukan sekedar dikutip sebagai pemanis Pidato, tetapi sungguh-sungguh menjelma dalam kebijakan Pemprov DKI nantinya. Kebijakan yang mengadvokasi kemauan warga Jakarta sebagai panglima, bukan menurut titah taipan pengembang rakus dan kaum menengah ngehe.

Selamat Hari Pahlawan!

Sulaeman Saleh
Lubang Buaya, 10 November 2017

Mengapa BEM SI Dibungkam

Dari keempat Mahasiswa yang tengah dizalimi, satu-satunya yang pernah Saya bertatap muka dengannya secara langsung hanyalah Ikhsan Munawwar. Itupun sepintas saja dalam satu kali diskusi kecil yang Saya lupa kapan tepatnya.

Meskipun tak pernah berjumpa, kesemuanya tetaplah seorang adik bagi Saya. Adik Ideologis dalam jalan panjang gerakan mahasiswa. Kami sama-sama dilahirkan dari rahim perjuangan bernama BEM SI.

BEM SI yang beranggotakan BEM dari berbagai kampus atau dulu bernama Senat adalah sebuah wadah perjuangan yang unik. Berbeda dengan lembaga ekstra kampus yang bercirikan kesamaan latar belakang dan corak ideologi tertentu, misal nasionalis, keagamaan, kedaerahan, dsb.

BEM SI bersifat lebih heterogen, yang bergabung di dalamnya berasal dari latar ideologi beragam. Dan pada mulanya boleh jadi bergabung dengan motif yang berbeda.

DEMONSTRASI ELEGAN

Nama besar kampus masing-masing melekat erat pada anggota BEM SI. Sehingga dalam bergerak BEM SI senantiasa berhati-hati agar tidak merusak nama baik kampusnya. Kita bisa saksikan, aksi demonstrasi yang digelar oleh BEM SI senantiasa elegan, berlangsung tertib, tanpa mengganggu ketertiban umum dan tanpa merebut hak publik lainnya.

Jarang sekali kita dengar, demonstrasi BEM SI berakhir ricuh. Kecuali belakangan ini yang sengaja dibuat ricuh oleh tindakan represif aparat.

 PRESSURE GROUP BUKAN LOBBYING GROUP

Gaya demonstrasi ala BEM SI selalu diawali dengan pemaparan hasil kajian kritis dan mengedepankan audiensi dengan pemegang kebijakan.  Meskipun yang belakangan tidak baik juga jika terus monoton dilakukan, yang demikian justru dapat mereduksi daya tekan BEM SI sebagai sebuah gerakan jalanan.

ada dasarnya gerakan mahasiswa adalah sebuah "Pressure Group" bukan "Lobbying Group". Tugasnya menekan, mempengaruhi kebijakan bukan melakukan tawar menawar harga lalu tancap gas seperti lirik lagu Bang Iwan Fals.

Karenanya diplomasi meja makan ala Presiden Jokowi tidak mempan membungkam BEM SI.
Kalaupun ada satu atau dua perwakilan BEM yang memenuhi undangan makan malam di Istana beberapa waktu lalu, mereka bukan datang dengan tangan kosong kemudian pulang penuh terisi ongkos transport.

Melainkan datang dengan membawa setumpuk kajian kritis memuat kegelisahan rakyat. Berharap yang mulia kepala negara dan para pembantunya berkenan meluangkan waktu membacanya.

 LOKOMOTIF DENGAN GERBONG BESAR

BEM SI yang terdiri dari lembaga eksekutif di kampusnya masing-masing memiliki legitimasi yang besar. Ibarat sebuah lokomotif, ketika bergerak BEM SI membawa gerbong berisi mahasiswa yang tidak sedikit.

Lihat saja pasukan aksi BEM SI yang selalu signifikan jumlahnya, bukan belasan orang melainkan ribuan. Meskipun kerap disebut puluhan saja oleh media sampah, Kita maklumi saja barangkali reporternya absen saat mata pelajaran berhitung dulu.

Apalagi ya? Bersambung...

Lawan Kezaliman Hukum, Dan Pembungkaman Gerakan Mahasiswa

Baru buka media sosial sejak pagi tadi, sudah berseliweran foto serta identitas adik-adik mahasiswa yang ditahan paksa semalam saat demonstrasi di istana.  Update dari kawan-kawan, 12 orang dari 14 mahasiswa yang ditahan sudah dibebaskan bersyarat. Sedangkan 2 mahasiswa lagi masih ditahan, dan terus diupayakan pembebasannya oleh tim advokasi.

Yang harus Kita kritisi ialah beredarnya foto mahasiswa yang ditahan dengan identitas lengkap (bukan inisial) lengkap dengan papan penunjuk perkara layaknya seorang tersangka kriminal.
Dari ke-14 mahasiswa ditahan semuanya dikenakan dua pasal yang sama yaitu Pasal 216 ayat (1) dan Pasal 218 KUHP tentang mengabaikan perintah. Para pengunjuk rasa dianggap tidak menghormati perintah penguasa yang diakui oleh undang-undang yaitu petugas kepolisian karena tidak membubarkan diri setelah diberi peringatan sebanyak tiga kali oleh petugas. Pelanggaran terhadap kedua pasal diatas diancam pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.

Kalau kita menilik ancaman pidana diatas, apakah tersangka kasus tersebut layak disamakan dengan pelaku kriminal yang sebegitu bahayanya sehingga potretnya dipajang sedemikian rupa?
Sejak kapan potret yang termasuk dalam proses penyidikan perkara bisa diedarkan bebas?
Sedangkan negara kita menjunjung asas praduga tak bersalah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dalam KUHAP, asas praduga tak bersalah dijelaskan dalam Penjelasan Umum KUHAP butir ke 3 huruf c yaitu: “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.” Sedangkan dalam UU Kehakiman, asas praduga tak bersalah diatur dalam Pasal 8 ayat (1), yang berbunyi: “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Soal menjaga privasi tersangka juga secara teknis diatur oleh Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Saya membayangkan jika yang dipermalukan demikian adalah adik atau anak Saya sendiri. Kemudian seorang yang tidak melek atau tidak mau tahu soal duduk perkaranya seenaknya menghakimi dengan cibiran negatif.

Aparat penegak hukum yang terhormat, berlaku adillah. Jika belum lama ini ada sekelompok orang menggelar demonstrasi hingga pagi hari, merusak pagar lapas yang merupakan fasilitas negara, membakar ban dan menyisakan kerak lilin. Tak satupun dari mereka yang dikenakan pasal pembangkangan terhadap aparat (216 dan 218), tak satupun dari mereka dikenakan pasal penghasutan 160 dan pengrusakan 170. Tak satupun yang dipajang wajahnya, dipermalukan sebagaimana adik-adik mahasiswa.

Oh ya, tak satupun yang bocor kepalanya, lebam , diinjak dengan sepatu lars, dan kena pentung bahkan hingga gegar otak.

Apakah hukum hanya tegak pada mahasiswa? Oh maaf, Saya persempit kembali pertanyaannya.
Apakah hukum hanya tegak pada mahasiswa yang menolak takluk pada kezaliman rezim, Adik-adik yang menolak menggadaikan idealisme dengan makan malam di istana, jalan-jalan ke Bali, 4 kali jambore "kebangsaan" dan santunan dana milyaran bertajuk "kewirausahaan"?

Ketahuilah dalam kamus gerakan mahasiswa, tidak ada satupun kata yang layak disandingkan dengan kata kezaliman kecuali kata lawan!

Sulaeman Saleh
Sukabumi, 21 Oktober 2017

Online Nggak Online

Inti dari perseteruan antara angkutan online dan non-online adalah soal tarif yang tidak berkeadilan.
Soal pendapatan yang dibawa pulang ke rumah agar dapur tetap ngebul, agar anak-anak tetap bisa sekolah dan listrik di rumah tidak dicabut karena nunggak.

Pemerintah sudah berupaya mengatasi dengan melakukan revisi atas Permenhub 32 tahun 2016 menjadi Permenhub nomor 26 tahun 2017, khususnya mengatur penyesuaian tarif Transportasi Online. Sayangnya, per Agustus lalu Permenhub nomor 26 tahun 2017 dibatalkan oleh MA. Karena digugat oleh sekelompok masyarakat yang mengatasnamakan pengemudi angkutan online?

Bukan semata karena pengemudi transportasi non-online nggak mau "move on". Pun jika seluruh pengemudi tersebut "move on" semua ke transportasi berbasis online pada akhirnya penumpang yang akan dirugikan. Karena tidak semua pengemudi tersebut memiliki tingkat pengetahuan akan penguasaan teknologi yang sama. Tidak perlu panjang membahas "gap" ini, pasti salahsatu dari Kita pernah mengalaminya.

Sudah betul pemerintah daerah yang menghentikan sementara operasional angkutan online. Demi menghindari gesekan sosial di bawah yang terjadi akibat ketiadaan payung hukum selama lebih dua bulan.

Singkat kata, sejak dibatalkannya Permenhub nomor 26 tahun 2017 maka terminologi "angkutan online" kembali menjadi barang "ghaib" di Indonesia (jika tidak mau disebut ilegal). Pemerintah dan warga masyarakat harus jeli melihat akar permasalahan ini, bukan soal online atau tidak online. Melainkan soal tarif yang berkeadilan.

Soal tarif transportasi online yang "Untouchable" ini bukan hanya pengemudi transportasi non-online saja loh yang di rugikan, juga pengemudi transportasi online yang harus pasrah jadi perahan perusahaan dengan beragam skema tarif promo yang merugikan pengemudi.

Jika Permenhub dibatalkan lantas bagaimana? Perlu payung hukum yang lebih kuat diatas Permenhub. Dan tentu hal ini bukan wewenang kepala daerah.

Sulaeman Saleh
Singapore, 15 Oktober 2017

Preferensi Politik

Preferensi politik Kita seringkali disebabkan oleh ketidaksukaan Kita pada seseorang. Begitupula sebaliknya, ketidaksukaan Kita pada seseorang seringkali disebabkan oleh preferensi politik Kita.
Padahal politik bukan semata soal "Like or Dislike" atau Soal "Haters or Lovers", politik tidak sehitam-putih itu.

Dalam Pilkada DKI kemarin misalnya, Saya amati banyak kawan-kawan aktifis "serong kiri" hingga "kiri mentok" yang tidak mendukung petahana. Begitupula kawan-kawan aktifis "mencong kanan" hingga "kanan abis" tidak semuanya juga ada di kubu Paslon tiga. Dan tidak sedikit pula kawan-kawan yang memilih berada diluar pusaran.

Ini yang dimaksud dengan "kesadaran" politik, berpolitik dengan sadar, tidak pingsan. Bukan politik "mabok genjer". Berhalusinasi akut bahwa pilihan politik nya yang paling benar, paling hebat, paling jujur, dan paling-paling lainnya.

Berkhayal bahwa setiap orang yang tidak mendukung pilihannya adalah "Haters" adalah tindakan "Haters" itu sendiri. Yuk bangun, mandi dan jalan-jalan agar dunia tidak hanya selebar layar gadget.

Jatuh Cinta Pertama Kali Pada Sejarah

Memperingati isra wal mi'raj Baginda Rasulullah SAW, tiba-tiba Saya teringat dengan sebuah kitab berjudul Az-Zahr Al-Basim Fi Athwar Abi Al Qasim. Ditulis oleh Habib Utsman bin Yahya Mufti Betawi dalam bahasa Arab Melayu atau huruf gundul.

Boleh dikatakan ini adalah kitab Sirah Nabawiyah karya ulama lokal Indonesia yang menjadi rujukan pada zamannya, dalam kitab ini Habib Usman Rahimahullah mengumpulkan berbagai riwayat mengenai sejarah Baginda Rasulullah SAW dari semenjak sebelum dilahirkan hingga wafatnya, termasuk didalamnya kisah perjalanan Isra Wal Mi'raj. Kemudian mengemasnya dalam tutur sastra Melayu yang khas namun tetap enak dibaca dan mudah dipahami.

22 Tahun lalu, atau sekira usia kelas 1 SD Saya tertarik sekali dengan kitab tersebut, Saya baca berulang-ulang meskipun saat itu masih terbata membaca huruf gundul kata demi kata. Hari ini Saya coba mencari kembali kitab tersebut dalam tumpukan kitab lama yang telah usang di lemari rupanya tidak ketemu, begitupula ketika Saya coba googling penampakannya sepertinya kitab tersebut sudah tidak dicetak ulang lagi sekarang.

Mayit Dilarang Baper

Kisah nyata, ada seorang penganut aliran kepercayaan nenek moyang, menjelang kematian pesen ke anak cucunya supaya jasadnya nanti dikanyutin aja di kali, jangan diurus pakai syariat agama apapun.
Saat meninggal, anak cucunya nggak tega jalanin wasiat orangtuanya, lagipula bisa jadi perkara kalo diturutin. Kemudian musyawarah dengan warga dan para ustadz di kampung.

Akhirnya, itu jasad diurus sampai pemakaman sesuai syariat islam.

Lah itu mayit kagak bisa baper, protes, atau ngamuk. Udah jadi mayit pegimana yang hidup aja yang ngurus.

Kenapa diurus dengan syariat Islam? Alasannya, wasiat yang bathil haram untuk dilaksanakan. Mengambil maslahat bagi yang hidup harus diutamakan, diantaranya menjaga silaturahim dan kehormatan keluarganya yang ditinggalkan yang semuanya muslim taat. Dan agar menjadi ibroh dan dakwah bagi masyarakat sekitar.

Semoga jadi pengingat, sejumawa apapun kita saat hidup, saat ajal menjemput Kita amat tergantung dengan siapa dan dimana lingkungan Kita hidup. Silakan hidup sesuka hati, jika yakin bisa berangkat ke kuburan sendiri.

---

Tempat Sholat Jenazah, Studi Kasus Almh Nenek Hindun

Tidak ada keharusan menshalatkan jenazah mesti didalam masjid. Di zaman Baginda Rasulullah SAW ada tempat khusus di sisi timur bagian luar masjid Nabawi tempat dishalatkannya jenazah.

Meskipun demikian tidak dilarang pula menshalatkan jenazah didalam masjid semisal jenazah sahabat Sa'ad bin Abi Waqash R.A disholatkan didalam masjid Nabawi sebagaimana telah dicontohkan oleh Baginda Rasulullah SAW tatkala menshalatkan jenazah sahabat Suhail bin Baidho & saudaranya R.A.

Dicontohkan pula oleh Baginda Rasulullah SAW menshalatkan jenazah di lapangan, tatkala raja najasyi wafat, Beliau SAW memimpin shalat ghoib di lapangan.

Tidak mengapa pula menshalatkan jenazah di rumah sebagaimana Baginda Rasulullah SAW menshalatkan jenazah putra dari sahabat Abu Tolhah R.A

Yang Saya amati kebanyakan orang Sholih, para Ulama, Kyai ketika wafat lebih banyak yang dishalatkan di rumah ketimbang di masjid. Biasanya berduyun-duyun orang menshalatkan hingga beberapa kloter di rumah, ditempat yang sama ketika jenazah dikafankan sebelumnya.

NASAB

Potret diatas merupakan foto pangeran Salman Bin Sulaeman Bin Yakub Bin Tohir Bin Selih Bin Sailan, generasi kelima dari salahsatu klan keluarga asli Lubang Buaya.

Salahsatu hal yang diperhatikan oleh Islam ialah soal Nasab. Karena perkara Nasab banyak berkaitan dengan pelaksanaan hukum Syara' semisal perkawinan, mawaris, dan hudud.

Di masa gegar informasi sekarang ini, rasanya para orang tua perlu mengenalkan Nasab keluarga pada anak-anak sejak dini, agar tidak krisis identitas kelak dewasa.

Jangan sampe kelak anak-anak kita ngaku sodaraan sama Sahru Khan, Brad Pitt, Jacky Chan, atau Lee Min Ho.

Kan ngaco! Lah Dia lupa dulu kecilnya maen comberan 😆